APBN INDONESIA 2018

DPR Ketok APBN 2018, Belanja Negara Rp2.221 Triliun

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 25/10/2017 14:09 WIB

Dalam UU APBN 2018 yang baru disahkan DPR, pemerintah menganggarkan penerimaan Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun. ( CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Dalam APBN tersebut, pemerintah menganggarkan penerimaan Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun, serta mematok defisit anggaran 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Penerimaan dan belanja negara tersebut naik dibandingkan tahun ini, yang masing-masing dipatok sebesar Rp1.878,4 triliun dan Rp2.204,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, nilai defisit anggaran tahun depan menurun dibandingkan tahun ini yang dipatok 2,67 persen terhadap PDB. Menurutnya, turunnya defisit ini menggambarkan kebijakan fiskal pemerintahan saat ini yang disusun secara hati-hati, namun tetap menjaga fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.



Adapun dari sisi penerimaan negara, pemerintah menargetrkan penerimaan perpajakan senilai Rp1.618,09 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, angka ini merupakan angka optimal dan berdasarkan outlook realisasi di tahun 2017.

“Target penerimaan perpajakan tersebut secara nominal masih tumbuh 10 persen dari baseline outlook realisasi APBNP 2017,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Rabu (25/10).

Sementara itu, pemerintah akan memfokuskan belanja untuk pengentasan kemiskinan melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 10 juta kepala keluarga, peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa, dan peningkatan program Indonesia Pintar serta beasiswa Bidik Misi.

“Selain itu pemerintah juga melakukan penguatan dan perluasan bantuan pangan non tunai dan pangan dalam bentuk natura serta memperkuat program subsidi seperti listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), UMKM, dan pupuk,” lanjutnya.

Tak hanya menyepakati anggaran, sidang paripurna juga menyetujui asumsi makroekonomi pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Asums tersebut didasarkan atas perbaikan daya beli masyarakat dan konsumsi pemerintah yang lebih produktif.

Di sisi lain, tingkat inflasi dipatok 3,5 persen dengan mengendalikan golongan volatile food. Sementara itu, nilai tukar (kurs) rupiah sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat (AS).

“Keyakinan pelaku usaha pada pemerintah yang menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi, perbaikan neraca pembayaran, serta penguatan devisa menjadi modal kuat untuk menjaga dtabilitas nilai tukar Rupiah ke depan,” pungkasnya.

Pada awalnya, postur anggaran ini hanya disetujui oleh sembilan dari 10 fraksi di DPR, di mana hanya fraksi Partai Gerindra yang menolak postur anggaran karena target pertumbuhan ekonomi dan belanja dianggap masih rendah. Meski demikian, setelah melalui lobi, seluruh fraksi setuju untuk mengesahkan UU APBN tersebut.

APBD kota Mojokerto

Tak Seimbang, APBD Kabupaten Mojokerto 2017 Defisit Rp 144 Miliar

Rabu, 23 Nopember 2016 18:26:48
Reporter : Misti P.

Mojokerto (beritajatim.com) - APBD Pemkab Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2017 diprediksi mengalami defisit anggaran sebesar Rp144.070.007.284 miliar. Ini diketahui saat digelar rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Penetapan RAPBD TA 2017 di gedung rapat Graha Whicesa, DPRD Kabupaten Mojokerto.

Dalam proyeksi keuangan daerah dan arah kebijakan yang tertuang dalam draf RAPBD 2017 disebutkan, pendapatan diperkirakan sebesar Rp2.281.069.645.123 triliun. Anggaran tersebut berasal dari PAD sebesar Rp436.206.710.186 miliar, dana perimbangan sebesar Rp472.526.794.052 triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp372.336.140.885 miliar.

Sementara untuk belanja daerah pada RAPBD diperkirakan sebesar Rp2.425.139.652.407 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1.383.593.208.335 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1.041.546.444.072 triliun. Dari pendapatan dan belanja daerah tersebut ada defisit anggaran sebesar Rp144.070.007.284 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi mengatakan, jija melihat dari struktur antara pendapatan dan belanja daerah pada RAPBD 2017 mendatang ada defisit anggaran sebesar Rp 144 miliar lebih. "Ini akan ditutup dengan pembiayaan netto. Empat komisi sudah mengadakan pembahasan dan pencermatan serta sinkronisasi dan harmonisasi," ungkapnya, Rabu (23/11/2016).

Masih kata Politisi PDIP ini, meski ada beberapa catatan dan saran yang diajukan komisi sesuai bidangnya masing-masing, namun bisa disimpulkan pembahasan terhadap Raperda RAPBD 2017 layak dilanjutkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto. Dari 10 fraksi yang ada di DPRD, hanya FPDIP yang belum menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Sedangkan sembilan fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi PKB (FKB), Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi PKS dan Fraksi Bintang Kerakyatan, sudah menyampaikan pendapat akhir fraksi. Terkait hal ini, Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa tak banyak berkomentar.

Tingkat Pengangguran di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2018 mencapai 5,13%, atau turun dari periode sama tahun sebelumnya, 5,33%. Dari persentase tersebut, maka jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6,87 juta orang atau turun dari sebelumnya yang mencapai 7,01 juta orang.

"Jumlah penganggurannya 6,87 juta. Kan tadinya 5,33% angkanya 7,01 juta, sekarang turun jadi 5,13% posisinya 6,87 juta jumlah pengangguran," katanya di Gedung BPS, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Menurutnya, tingkat pengangguran di kota jauh lebih tinggi dibanding di desa. Pada Februari 2018, TPT di perkotaan sebesar 6,34%, sementara TPT di wilayah pedesaan yang hanya sebesar 3,72%. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, TPT di perkotaan dan di pedesaan masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,16% dan 0,28%.

Sementara jika dilihat dari tingkat pendidikannya, maka TPT terbesar berada pada level Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 8,92%. Kemudian, setelah itu pada level Diploma I/II/III sebesar 7,92%.

"Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III. Sedangkan mereka yang berpendidikan rendah, cenderung mau menerima pekerjaan apa saja," jelasnya.

Sedangkan untuk TPT pendidikan rendah, lanjut pria yang akrab disapa Kecuk ini, berada pada level sekolah dasar (SD) dengan TPT sebesar 2,67%.

"Dibanding kondisi setahun yang lalu, peningkatan TPT terjadi pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III, universitas, dan SMA. Sedangkan TPT pada tingkat pendidikan lainnya menurun," tandasnya.

Sumber:https://ekbis.sindonews.com/read/1303706/33/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-capai-687-juta-1525681109

Pertumbuhan Ekonomi sejak krisis moneter hingga saat ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Krisis moneter yang menerjang Asia pada 1998 meninggalkan pemikiran bahwa kejatuhan ekonomi terjadi secara musiman. Wajar saja, 10 tahun setelahnya, krisis ekonomi kembali terjadi. Bahkan, ketika itu melibatkan hampir negara-negara besar di dunia.

Berkaca dari sana, kemudian berkembang mitos bahwa krisis ekonomi dunia terjadi acap 10 tahun sekali. Sebagian mengklaim krisis ekonomi terjadi tiap 30 tahun sekali.
Penelitian mengenai siklus ekonomi secara mendalam dimulai ketika ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Austria Joseph Schumpeter menulis jurnal bertajuk The Analysis of Economic Change pada 1935, yang kemudian dihimpun ke dalam kumpulan jurnal berjudul The Review of Economics and Statistics.

Jurnal itu mengobservasi kembali teori yang dilontarkan ekonom Perancis Clement Juglar yang mengatakan siklus investasi bisa terjadi selama tujuh hingga 11 tahun. 
Tak hanya itu, ia juga mengindentifikasi teori yang disebut oleh ekonom lain, seperti Joseph Kitchin, di mana siklus terjadi dalam lima tahun dan Nikolai Kodrantiev yang menyebut bahwa siklus ekonomi terjadi 45 hingga 60 tahun sekali.

Data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Di Indonesia, krisis ekonomi yang terjadi pada rentang waktu 1997 dan 1998 merupakan salah satu kejadian ekonomi terburuk yang pernah menimpa Indonesia sejak merdeka pada 1945. Krisis ekonomi singkat juga sempat melanda Indonesia pada 2008.

Sekilas, memang krisis tampaknya melanda setiap 10 tahun sekali. Namun, melihat grafik PDB Indonesia, pertumbuhan ekonomi negatif terparah melanda pada 1998. Adapun, penurunan PDB juga terjadi pada 1979, 1986 hingga 1987, dan 2001.

Dari segi PDB, Indonesia tak terpapar parah akibat krisis global 2008. Boleh dibilang, kondisi itu hanya riak-riak kecil dibanding dengan krisis moneter 1998. Artinya, siklus pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dibilang cukup sporadis dan tak beraturan.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan hal ini bisa terjadi lantaran sebagian krisis ekonomi yang melanda Indonesia berasal dari faktor eksternal.

"Karena ada faktor eksternal, maka belum tentu siklus tahunan terjadi 10 tahun sekali. Siklus memang ada, tapi rentangnya berbeda-beda," ujarnya. kepada CNNIndonesia.com.

Menurut dia, ada perbedaan cara pandang untuk menakar krisis ekonomi di masa lalu dan masa kini. Pada masa lampau, krisis bisa disebabkan oleh kondisi internal dan merupakan kejadian ekonomi yang natural.

Setelah mengalami krisis ekonomi pada 1998, Indonesia juga dilanda krisis ekonomi pada 1998.  (REUTERS)

Namun, saat ini, krisis ekonomi bisa disebabkan oleh dampak sistemik dari negara lain, termasuk dampak kebijakan politik yang diambil segelintir negara.

Ambil contoh kebijakan Presiden AS Donald Trump dalam melancarkan perang dagang saat ini tentu bisa berimbas krisis ekonomi jika tidak ditengahi sesegera mungkin. Makanya, ia berpendapat, siklus ekonomi sama sekali tidak bisa diprediksi. Bahkan, hal ini tidak bisa diramal dengan model ekonomi yang canggih melalui pendekatan ekonometrika sekali pun.

"Goncangan saat ini ya disebabkan oleh negara-negara adidaya. Jadi, tentu krisis ekonomi saat ini tidak bisa diramal begitu saja. Dibutuhkan trigger (pemicu). Jika pemicunya kuat, maka terjadilah krisis ekonomi," tutur Ari.

Ari melanjutkan, gejolak ekonomi juga pernah terjadi sebelum 1998. Hanya saja, itu disebabkan oleh siklus harga komoditas, mengingat Indonesia pernah mengandalkan minyak bumi sebagai komoditas utama pada 1970-an silam.

Menurutnya, masih ada kemungkinan krisis di masa depan bisa terjadi lagi, di mana perang dagang bisa menjadi biang keladinya. Tapi, ia optimistis Indonesia sudah punya daya tahan yang baik. Indonesia punya basis kelas menengah yang cukup banyak dan populasi di atas 250 juta penduduk, sehingga pertumbuhan ekonomi setidaknya masih bisa ditopang oleh konsumsi yang cukup baik.

"Tapi, nanti kalau ada krisis ekonomi gara-gara perang dagang di kemudian hari tentu negara kecil seperti Singapura bisa kena getahnya," terang dia.

Ungkapan Ari diamini oleh Direktur Riset Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal. Ia menyebut secara data historis, siklus ekonomi memang ada. Kendati demikian, rentangnya tak melulu harus 10 tahunan.

Siklus ekonomi seperti ini tak bisa diprediksi. Bahkan, ramalan siklus ekonomi sebenarnya masih menjadi subjek perdebatan antara para ekonom hingga saat ini. Tidak hanya itu, daya tahan ekonomi sebuah negara juga menjadi variabel penentu apakah kondisi pelemahan ekonomi yang terjadi bisa disebut krisis atau bukan.

Meski tak bisa diprediksi, indikasi krisis bisa dilihat secara kasat mata melalui gelagat pelaku pasar modal dan juga tingkat kesehatan utang yang dimiliki oleh sebuah negara. 

Ia menuturkan biasanya negara yang rentan krisis memiliki rasio utang yang cukup tinggi, seperti yang terjadi di Yunani dan beberapa negara Amerika Selatan. Sebab, ketika PDB tak menunjukkan perbaikan, maka nasib dalam membayar kembali utang tersebut bisa-bisa menjadi buram.

Selain itu, ketika sebagian besar anggaran negara habis untuk bayar utang, maka pengeluaran pemerintah tak bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan PDB negara tersebut akan menjadi negatif. Mau tak mau langsung terjebak dalam krisis.

Data rasio utang terhadap PDB Indonesia. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Faisal menilai salah satu indikator yang menentukan tingkat kesehatan utang adalah rasio utang terhadap PDB (debt-to-GDP) ratio. IMF sendiri menentukan batas aman rasio utang maksimal di angka 49 persen. Sementara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatakan batas aman rasio utang terhadap PDB ada di angka 60 persen terhadap PDB. 

"Kesehatan tingkat utang bisa digunakan untuk menilai indikasi krisis, tapi masih debatable (diperdebatkan) untuk menilai siklus ekonomi suatu negara," jelasnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia sekaligus mantan Wakil Presiden Indonesia Boediono juga tak percaya dengan siklus krisis ekonomi yang berulang setiap 10 tahun sekali.

Mantan Gubernur Bank Indonesia sekaligus mantan Wakil Presiden Indonesia Boediono (kiri) juga tak percaya dengan siklus krisis ekonomi yang berulang setiap 10 tahun sekali. (AFP PHOTO / ANASTASIA VRACHNOS)

Menurut dia, krisis keuangan merupakan fenomena yang jelas tolak ukurnya disertai beberapa indikator yang menyertainya. Oleh karenanya, tak tepat jika kejadian insidentil itu disambungkan dengan siklus dengan jangka waktu tertentu.

"Kalau krisis keuangan 10 tahunan, saya tidak percaya. Tapi kalau 2018 terjadi krisis, itu bukan karena 10 tahunan, itu karena perilaku manusia, bukan perilaku alam," tutur Boediono.
Ia bilang, bila terjadi krisis, risiko yang datang lebih bersifat sistemik. Artinya, pengaruh krisis muncul dari satu dua gangguan yang kemudian menular ke keseluruhan sistem keuangan.

"Barangkali kalau terjadi risk (risiko), perhatikan sistemik. Karena begitu dilepas, itu seperti kreasi berantai, tidak bisa dihentikan lagi. Karena masalahnya psikologis," imbuhnya.

Meski masih belum bisa diprediksi secara ilmiah, siklus ekonomi 10 tahunan kini sudah menjadi mitos yang tak bisa terlepas pasca Indonesia mengalami tekanan pada 1998. Bisa jadi, krisis kembali terjadi di masa depan. Hanya saja, ia belum menampakkan batang hidungnya. (bir/asa) 





sumber : CNN Indonesia

PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh sebab itu kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga secara umum, penurunan pengangguran, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran.

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk memengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga, dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat.

Salah satu pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan, tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan jika tingkat bunga rendah akan menambah penanaman modal. Jadi tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar, sehingga dapat menekan laju inflasi (laju kenaikan harga).

Kebijakan moneter bagaikan alat untuk meredam inflasi (kenaikan harga) tetapi tidak dapat ditekan (didorong) untuk mengatasi resesi.

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut.

a. Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.

b. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri.

c. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.

d. Mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga barang secara umum).

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN

      

                  Masalah pengangguran di setiap negara tidak bisa dipandang remeh, termasuk di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan adanya kenaikan jumlah pengangguran di tahun 2017, yakni sebesar 10ribu orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang.

Keadaan serupa juga terjadi di sejumlah negara lainnya. Untuk itu masyarakat berharap agar pemerintah dan perusahaan swasta segera melakukan berbagai cara mengatasi pengangguran yang efektif, seperti berikut ini:

1. Tidak Membeda-bedakan Pencari Kerja

Tidak sedikit perusahaan yang enggan menerima pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Misalnya saja dengan alasan perusahaan harus membayarkan asuransi istri dan anak karyawan mereka, ataupun memiliki resiko karyawan akan sering izin karena keperluan anak atau keluarga dan sebagainya.

2. Menerapkan Konsep Tim Junior-Senior

Pekerja muda dan tua menghadapi masalah yang sama dalam pasar tenaga kerja, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Namun demikian kedua kelompok ini memiliki alasan yang berbeda. Jika pekerja muda tidak memiliki pengalaman kerja, pekerja tua mulai kehilangan produktivitas mereka.

Solusi untuk mengatasi hal ini sekaligus cara mengatasi pengangguran yang berikutnya adalah dengan menerapkan konsep tim junior-senior di mana kedua kelompok tergabung menjadi satu. Keterampilan pekerja muda dan tua bisa saling melengkapi sehingga mendorong efektivitas kerja yang dilakukan. Selain itu, pekerja muda bisa memberikan dukungan bagi senior seperti halnya kekuatan fisik, kemampuan bahasa ataupun keterampilan dalam bidang teknologi.

3. Membuka Lapangan Kerja Baru

Pemerintah dan perusahaan swasta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk menarik minat para pengangguran ataupun lulusan baru sehingga mengurangi angka pengangguran.

4. Memperbaiki Kondisi Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi akan merangsang penciptaan lapangan kerja dan memberi dampak positif bagi kaum muda yang menganggur. Pemerintah harus memberi perhatian khusus pada sektor industri yang ramah terhadap pencari kerja muda untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.

5. Subsidi dan Pengurangan Pajak Upah

Salah satu bentuk intensif dari pemerintah seperti subsidi dan pengurangan pajak upah dapat membantu sektor perekonomian dan industri dalam merekrut lebih banyak karyawan.

6. Program Pelatihan dan Pendidikan

Program pelatihan dan pendidikan dengan tujuan pembentukan keterampilan dan pengembangan potensi dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terampil memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan mereka yang tidak memiliki keterampilan.

7. Standar Baru untuk Pengalaman Kerja

Perlu adanya peningkatan kesempatan pengalaman kerja bagi siswa/lulusan baru di berbagai industri. Mereka harus terlibat dalam sejumlah lingkungan tempat kerja yang berbeda untuk merasakan bagaimana dunia kerja yang sebenarnya.

HUBUNGAN ANTARA KENAIKAN GAJI PNS DAN INFLASI

      

         Setiap tahun pendapatan pegawai negeri sipil selalu mengalami kenaikan yang dimulai sejak era Presiden Abdurahman Wahid sampai dengan sekarang. Bahkan menurut media online kompas, untuk tahun ini pemerintah sudah memutuskan untuk menaikkan gaji PNS sekitar 10 – 15 % sehingga penghasilan terendah bagi pegawai negeri sipil adalah sebesar Rp. 2.000.000,-. Kenaikan gaji pegawai negeri sipil ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja abdi negara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Masih menurut media online kompas, kenaikkan gaji pegawai negeri sipil akan berdampak pada perekonomian nasional berupa kenaikan inflasi meskipun oleh sebagian kalangan dampak tersebut dinilai tidak signifikan dan hanya terjadi dalam jangka pendek.

Hubungan Antara Kenaikan Gaji PNS dan Inflasi

Adanya berita tentang keputusan pemerintah untuk menaikan gaji pegawai negeri sipil pasti akan direspon oleh kalangan pedagang dengan menaikan harga barang terutama harga bahan pokok dan hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Naiknya harga barang – barang tersebut tentunya akan memicu peningkatan inflasi dalam jangka pendek karena sebenarnya respon dari para pedagang itu hanyalah respon euphoria atas kenaikan gaji pegawai negeri sipil namun demikian jarang sekali terjadi sebuah kenaikan harga barang karena sesuatu sebab kemudian harganya akan turun kembali ke posisi sebelum adanya sebab tersebut ketika hal yang menjadi penyebab kenaikan harga barang telah berada dalam keadaan normal.

Yang perlu dikaji dari hubungan antara kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan inflasi adalah seberapa besar inflasi jangka pendek yang disebabkan oleh kenaikan gaji tersebut dan apakah kenaikan gaji sebesar 10 – 15 % itu sudah bisa dikatakan mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan angka inflasi berada di kisaran 6 – 7 %.  Pertama, seperti yang sudah dibahas di atas, kenaikan gaji pegawai negeri sipil sudah pasti akan direspon oleh kalangan pedagang dengan menaikan harga barang – barang terutama harga bahan pokok karena pedagang menganggap kenaikan gaji tersebut telah menaikan daya beli para pegawai negeri sipil. Dan pemerintah diharapkan untuk dapat mengendalikan kenaikan harga barang – barang tersebut agar tetap terkendali dan kenaikannya tidak terlalu signifikan karena sebenarnya tanpa adanya kenaikan penghasilan para pegawai negeri sipil pun sekarang harga – harga barang terus beranjak naik karena kenaikan harga bahan bakar bakar minyak dunia. Peran pemerintah tersebut diperlukan agar akumulasi persentase kenaikan harga barang – barang karena berbagai sebab tidak melebihi dari persentase kenaikan penghasilan pegawai negeri sipil karena jika persentase kenaikan harga barang sama atau melebihi persentase kenaikan gaji pegawai negeri sipil maka tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil tidak akan tercapai.

Kedua, dengan target angka inflasi dari pemerintah yang berada di kisaran 6 – 7 % dan kenaikan gaji pegawai negeri sipil sebesar 10 – 15 % dapat dilihat bahwa kesejahteraan pegawai negeri sipil atau daya beli pegawai negeri sipil meningkat sekitar 4 – 8 %, disinilah cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para aparatur negaranya yang nantinya diharapkan tingkat konsumsi dari para pegawai negeri sipil juga akan meningkat karena Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pegawai negeri sipil yang cukup banyak maka tingkat konsumsi dari pegawai negeri sipil akan sedikit mempengaruhi pertumbuhan ekonomi riil yang secara tidak langsung juga akan turut menumbuhkan produk domestik bruto nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja keras untuk menjaga agar angka inflasi tetap berada di kisaran 6 – 7 % meskipun hal tersebut akan sulit dilakukan karena saat ini banyak faktor yang akan menaikan inflasi seperti kenaikan harga minyak dunia, keadaan cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan kelangkaan suatu komoditas karena gagal panen, bahkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil itu sendiri dalam jangka pendek dapat menjadi salah satu penyebab kenaikan inflasi. Jika pemerintah tidak mampu mengendalikan inflasi agar tetap di bawah kenaikan gaji pegawai negeri sipil maka kebijakan pemerintah untuk menaikan gaji pegawai negeri sipil hanyalah retorika belaka dan tidak akan berdampak apa – apa terhadap pertumbuhan perekonomian riil apalagi jika inflasi berada di atas kenaikan gaji pegawai negeri sipil yang berarti ada pengurangan daya beli para aparatur negara.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi atau kenaikan harga bahan pokok adalah menjamin ketersediaan bahan pokok di pasar dalam jumlah yang cukup dan apabila terjadi kelangkaan maka akan dilakukan operasi pasar untuk mencegah terjadinya penimbunan barang oleh para spekulan. Kebijakan tersebut mempunyai efek yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas, sangat berbeda dengan kebijakan – kebijakan pemerintah lainnya yang juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi seperti pengendalian jumlah uang beredar.