Minggu, 29 April 2018

PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh sebab itu kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga secara umum, penurunan pengangguran, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran.


1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk memengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga, dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat.

Salah satu pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan, tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan jika tingkat bunga rendah akan menambah penanaman modal. Jadi tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar, sehingga dapat menekan laju inflasi (laju kenaikan harga).

Kebijakan moneter bagaikan alat untuk meredam inflasi (kenaikan harga) tetapi tidak dapat ditekan (didorong) untuk mengatasi resesi.



2. Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut.
a. Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.
b. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri.
c. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.
d. Mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga barang secara umum).

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN


      

                  Masalah pengangguran di setiap negara tidak bisa dipandang remeh, termasuk di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan adanya kenaikan jumlah pengangguran di tahun 2017, yakni sebesar 10ribu orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang.

Keadaan serupa juga terjadi di sejumlah negara lainnya. Untuk itu masyarakat berharap agar pemerintah dan perusahaan swasta segera melakukan berbagai cara mengatasi pengangguran yang efektif, seperti berikut ini:

1. Tidak Membeda-bedakan Pencari Kerja

Tidak sedikit perusahaan yang enggan menerima pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Misalnya saja dengan alasan perusahaan harus membayarkan asuransi istri dan anak karyawan mereka, ataupun memiliki resiko karyawan akan sering izin karena keperluan anak atau keluarga dan sebagainya.

2. Menerapkan Konsep Tim Junior-Senior

Pekerja muda dan tua menghadapi masalah yang sama dalam pasar tenaga kerja, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Namun demikian kedua kelompok ini memiliki alasan yang berbeda. Jika pekerja muda tidak memiliki pengalaman kerja, pekerja tua mulai kehilangan produktivitas mereka.
Solusi untuk mengatasi hal ini sekaligus cara mengatasi pengangguran yang berikutnya adalah dengan menerapkan konsep tim junior-senior di mana kedua kelompok tergabung menjadi satu. Keterampilan pekerja muda dan tua bisa saling melengkapi sehingga mendorong efektivitas kerja yang dilakukan. Selain itu, pekerja muda bisa memberikan dukungan bagi senior seperti halnya kekuatan fisik, kemampuan bahasa ataupun keterampilan dalam bidang teknologi.

3. Membuka Lapangan Kerja Baru

Pemerintah dan perusahaan swasta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk menarik minat para pengangguran ataupun lulusan baru sehingga mengurangi angka pengangguran.

4. Memperbaiki Kondisi Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi akan merangsang penciptaan lapangan kerja dan memberi dampak positif bagi kaum muda yang menganggur. Pemerintah harus memberi perhatian khusus pada sektor industri yang ramah terhadap pencari kerja muda untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.

5. Subsidi dan Pengurangan Pajak Upah

Salah satu bentuk intensif dari pemerintah seperti subsidi dan pengurangan pajak upah dapat membantu sektor perekonomian dan industri dalam merekrut lebih banyak karyawan.

6. Program Pelatihan dan Pendidikan

Program pelatihan dan pendidikan dengan tujuan pembentukan keterampilan dan pengembangan potensi dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terampil memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan mereka yang tidak memiliki keterampilan.

7. Standar Baru untuk Pengalaman Kerja

Perlu adanya peningkatan kesempatan pengalaman kerja bagi siswa/lulusan baru di berbagai industri. Mereka harus terlibat dalam sejumlah lingkungan tempat kerja yang berbeda untuk merasakan bagaimana dunia kerja yang sebenarnya.

Rabu, 25 April 2018

HUBUNGAN ANTARA KENAIKAN GAJI PNS DAN INFLASI

      

         Setiap tahun pendapatan pegawai negeri sipil selalu mengalami kenaikan yang dimulai sejak era Presiden Abdurahman Wahid sampai dengan sekarang. Bahkan menurut media online kompas, untuk tahun ini pemerintah sudah memutuskan untuk menaikkan gaji PNS sekitar 10 – 15 % sehingga penghasilan terendah bagi pegawai negeri sipil adalah sebesar Rp. 2.000.000,-. Kenaikan gaji pegawai negeri sipil ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja abdi negara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Masih menurut media online kompas, kenaikkan gaji pegawai negeri sipil akan berdampak pada perekonomian nasional berupa kenaikan inflasi meskipun oleh sebagian kalangan dampak tersebut dinilai tidak signifikan dan hanya terjadi dalam jangka pendek.

Hubungan Antara Kenaikan Gaji PNS dan Inflasi

Adanya berita tentang keputusan pemerintah untuk menaikan gaji pegawai negeri sipil pasti akan direspon oleh kalangan pedagang dengan menaikan harga barang terutama harga bahan pokok dan hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Naiknya harga barang – barang tersebut tentunya akan memicu peningkatan inflasi dalam jangka pendek karena sebenarnya respon dari para pedagang itu hanyalah respon euphoria atas kenaikan gaji pegawai negeri sipil namun demikian jarang sekali terjadi sebuah kenaikan harga barang karena sesuatu sebab kemudian harganya akan turun kembali ke posisi sebelum adanya sebab tersebut ketika hal yang menjadi penyebab kenaikan harga barang telah berada dalam keadaan normal.
Yang perlu dikaji dari hubungan antara kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan inflasi adalah seberapa besar inflasi jangka pendek yang disebabkan oleh kenaikan gaji tersebut dan apakah kenaikan gaji sebesar 10 – 15 % itu sudah bisa dikatakan mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan angka inflasi berada di kisaran 6 – 7 %.  Pertama, seperti yang sudah dibahas di atas, kenaikan gaji pegawai negeri sipil sudah pasti akan direspon oleh kalangan pedagang dengan menaikan harga barang – barang terutama harga bahan pokok karena pedagang menganggap kenaikan gaji tersebut telah menaikan daya beli para pegawai negeri sipil. Dan pemerintah diharapkan untuk dapat mengendalikan kenaikan harga barang – barang tersebut agar tetap terkendali dan kenaikannya tidak terlalu signifikan karena sebenarnya tanpa adanya kenaikan penghasilan para pegawai negeri sipil pun sekarang harga – harga barang terus beranjak naik karena kenaikan harga bahan bakar bakar minyak dunia. Peran pemerintah tersebut diperlukan agar akumulasi persentase kenaikan harga barang – barang karena berbagai sebab tidak melebihi dari persentase kenaikan penghasilan pegawai negeri sipil karena jika persentase kenaikan harga barang sama atau melebihi persentase kenaikan gaji pegawai negeri sipil maka tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil tidak akan tercapai.

Kedua, dengan target angka inflasi dari pemerintah yang berada di kisaran 6 – 7 % dan kenaikan gaji pegawai negeri sipil sebesar 10 – 15 % dapat dilihat bahwa kesejahteraan pegawai negeri sipil atau daya beli pegawai negeri sipil meningkat sekitar 4 – 8 %, disinilah cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para aparatur negaranya yang nantinya diharapkan tingkat konsumsi dari para pegawai negeri sipil juga akan meningkat karena Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pegawai negeri sipil yang cukup banyak maka tingkat konsumsi dari pegawai negeri sipil akan sedikit mempengaruhi pertumbuhan ekonomi riil yang secara tidak langsung juga akan turut menumbuhkan produk domestik bruto nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja keras untuk menjaga agar angka inflasi tetap berada di kisaran 6 – 7 % meskipun hal tersebut akan sulit dilakukan karena saat ini banyak faktor yang akan menaikan inflasi seperti kenaikan harga minyak dunia, keadaan cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan kelangkaan suatu komoditas karena gagal panen, bahkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil itu sendiri dalam jangka pendek dapat menjadi salah satu penyebab kenaikan inflasi. Jika pemerintah tidak mampu mengendalikan inflasi agar tetap di bawah kenaikan gaji pegawai negeri sipil maka kebijakan pemerintah untuk menaikan gaji pegawai negeri sipil hanyalah retorika belaka dan tidak akan berdampak apa – apa terhadap pertumbuhan perekonomian riil apalagi jika inflasi berada di atas kenaikan gaji pegawai negeri sipil yang berarti ada pengurangan daya beli para aparatur negara.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi atau kenaikan harga bahan pokok adalah menjamin ketersediaan bahan pokok di pasar dalam jumlah yang cukup dan apabila terjadi kelangkaan maka akan dilakukan operasi pasar untuk mencegah terjadinya penimbunan barang oleh para spekulan. Kebijakan tersebut mempunyai efek yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas, sangat berbeda dengan kebijakan – kebijakan pemerintah lainnya yang juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi seperti pengendalian jumlah uang beredar.

PERAN KEBIJAKAN FISKAL MENGATASI MASALAH EKONOMI

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi yang bertindak untuk mengarahkan kondisi perekonomian suatu bangsa menjadi lebih baik dan produktif dari sebelumnya, dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintahan. Kebijakan fiskal ini fokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar. Mungkin kita berfikir kalau fokusnya pada jumlah uang yang beredar, maka apa bedanya dengan kebijakan moneter. Memang kebijakan hampir sama dengan kebijakan moneter namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah.


Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Apabila kebijakan moneter mengatur lalu lintas peredaran uang, sedangkan kebijakan moneter lebih fokus dalam mengarahkan dana pemasukan dan pengeluaran (pungutan pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki instrumen dalam mengarahkan pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal dapat memengaruhi tingkat jalannya perekonomian untuk menuju ke keadaan yang diinginkannya.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai kestabilan perekonomian, memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat, menstabilkan pendistribusian dan pendapatan masyarakat, mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Selain itu, kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mengatasi inflansi dengan cara mengurangi peredaran jumlah uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau bank sentral. Langkah itu dilakukan sampai perekonomian masyarakat kembali seimbang untuk persediaan barang dan jasanya. Bukan hanya itu, kebijakan fiskal dalam mengatasi inflansi ialah dengan cara meningkatkan produksi barang dan jasa untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah barang atau jasa dengan jumlah uang yang tersebar.
Peran Kebijakan Fiskal
Pada dasarnya, peran kebijakan fiskal berkesinambungan dengan tujuan di atas. Berikut peran kebijakan fiskal:
1. Menurunkan Tingkat Inflasi
Dalam rangka menurunkan tingkat inflasi, pemerintah bisa mengambil peran kebijakan fiskal dengan cara memperkecil pengeluaran pemerintah. Cara tersebut dilakukan dengan mengurangi atau menunda atau bahkan membatalkan proyek-proyek pemerintah untuk sementara waktu. Dengan begitu, peredaran uang kepada masyarakat akan berkurang, sehingga tingkat inflasi bisa menurun. Selain dari cara tersebut, pemerintah juga bisa mengurangi transfer pemerintah. Transfer pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah tanpa balas jasa langsung, seperti pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, bantuan bencana alam, beasiswa pendidikan, atau subsidi.

2. Meningkatkan Produk Domestik Bruto
Dalam peran meningkatkan produk domestik bruto, kebijakan fiskal bisa dijalankan dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menjalankan proyek pembangunan yang didanai oleh APBN. Dengan cara tersebut, nantinya akan ada permintaan barang dana jasa, hal itu akan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa. Cara lain yang dilakukan ialah dengan meningkatkan transfer pemerintah, yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, atau subsidi. Melalui cara tersebut, dapat mendorong masyarakat untuk menjalankan produksi atau perdagangan. Peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan produk domestik bruto bisa dikatakan bahwa sebaliknya dari peran pada poin pertama di atas.
3. Mengurangi Tingkat Pengangguran
Peran kebijakan fiskal untuk mengurangi tingkat pengangguran ialah dengan cara memperbesar pengeluaran dan transfer pemerintah. Memperbesar pengeluaran maksudnya, pemerintah menjalankan proyek-proyek pembangunan sebagai langkah membuka lapangan pekerjaan. Dalam menjalankan proyek, pemerintah pasti membutuhkan tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat teratasi. Untuk memperbesar transfer pemerintah, perlu adanya subsidi atau mengurangi pungutan pajak dari masyarakat.
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Peran kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ialah dari memperbesar pengeluaran pemerintah, seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, atau membelian peralatan militer, rumah sakit, perkantoran. Cara tersebut akan bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat dan dapat melibatkan tenaga kerja. Contohnya, penyedia atau supplier alat militer, alat-alat rumah sakit, alat-alat perkantoran akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Dari proyek pembangunan, pemerintah juga membutuhkan tenaga kerja, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

MASALAH EKONOMI YANG DIHADAPI INDONESIA

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami banyak masalah di bidang ekonomi. Seringklai kita melihat banyaknya demonstrasi yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memuaskan. Ada begitu banyak masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi, diantaranya adalah perumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran, defisit anggaran, hingga utang luar negeri yang semakin hari semakin menumpuk. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai beberapa masalah pemerintah di bidang ekonomi.


Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Dalam praktik, pertumbuhan ekonomi dihitung degan membandingkan PDB (Produk Domestik Bruto)) tahun tertentu dengan PDB tahun sebelumnya. Saat ini pertumbuhan ekonomi pemerintah berada pada angka 5%. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

➤ Tingginya Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Indonesia tergolong tinggi dan menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Kemiskinan seperti telah menjadi wabah dan merupakan masalah pelik yang dihadapi oleh dunia saat ini. Kemiskinan terjadi karena banyak faktor, diantaranya adalah ketidakmmapuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak akibat kurangnya tingkat pendidikan seseorang. Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia adalah kurangnya pendapatan yang tidak diimbangi dengan pengeluaran sehingga mendorong seseorang untuk terlibat utang piutang.

➤ Ketidakstabilan Kegiatan Perekonomian 

Pada umumnya perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur. Suatu saat bisa naik dan suatu saat bisa turun. Terkadang kegiatan perekonomian berkembang sangat cepat. Dan pada waktu lain berkembang sangat lambat bahkan mengalami kemerosotan.  Kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk di antaranya adalah stabilitas politik dalam negeri. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan dalam jangka panjang di suatu perekonomian disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan.

➤ Masalah Kependudukan 

Indonesia mengalami masalah kependudukan yang secara langsung berimbas pada masalah ekonomi. Angka pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja. Dampaknya, pengangguran di mana-mana. Masalah kependudukan yang berdampak pada kegiatan perekonomian antara lain adalah tingginya angka urbanisasi. masyarakat yang memilih untuk melakukan kegiatan urbanisasi terkadang bahkan tidak memiliki skil yang cukup mumpuni agar memperoleh pekerjaan di kota.  Di samping itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran.  

➤ Ketidakmampuan Mengelola Sumber Daya Manusia
Walaupun penduduk Indonesia terbanyak ke-4 di dunia, namun kualitasnya masih sangat buruk. Sehingga Indonesia selalu kekurangan para ahli dan harus mendatangkannya dari luar negeri. Sedangkan kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri hanya bisa menjadi pembantu saja.

➤Inflasi


Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3,79%. Inflasi yang terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat, sementara permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya produksi. Inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Hal ini akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Inflasi berdampak pada lesunya kegiatan perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melemahnya nilai rupiah, dan ketidakstabilan perekonomian negara. Berdasarkan sumbernya inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya.

➤ Pengangguran


Secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

➤ Hutang Luar Negeri

Indonesia memiliki hutang luar negeri yang sangat banyak yakni lebih dari USD 100 miliar. Setiap kementerian mempunyai hutang. Indonesia adalah negara dengan hutang luar negeri terbesar ke-3 di dunia setelah Brazil dan Meksiko. Hutang yang terus menumpuk tersebut menyebabkan terjadinya berbagai masalah perekonomian seperti nilai mata uang Rupiah yang terus menurun.

Selasa, 24 April 2018

PERBEDAAN ILMU EKONOMI MAKRO DAN MIKRO

➤ILMU EKONOMI MAKRO

Ilmu ekonomi makro membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi , inflasi , pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta pengaruhnyha terhadap beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut. dengan demikian ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keselurahan). variabel-variabel tersebut antara lain: pendapat nasional , kesempatan kerja dan atau pengangguran , jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Teori ekonomi makro menerangkan aspek-aspek seperti penentuan tingkat perekonomian negara yang berkaitan dengan sampai dimana suatu perekonomian negara yang berkaitan dengan sampai dimana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. ilmu ekonomi nakro yang bertujuan untuk memepelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut:
  1. Pertumbuhan ekonomi 
  2. Stabilitas Ekonomi Negara 
  3. Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi
  4. Inflasi
  5. Peredaran uang di masyarakat
  6. Nilai kurs mata uang
  7. Ekonomi internasional
  8. Neraca pembayaran internasional

➤ ILMU EKONOMI MIKRO

Ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi di lingkup lebih kecil misalnya rumah tangga  konsumen dan struktur industri. Di ekonomi mikro ini di pelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimal. Selain itu, kajian ekonomi mikro mencakup perilaku produsen dan konsumen saat berinteraksi di pasar. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimal bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro; dengan asumsi bahwa semua hal llain tetap sama (cateris paribus). Komponen-komponen yang dianalisis di ilmu mikro adalah:

  1. Interaksi di pasar barang
  2. Interaksi di pasar faktor produksi
  3. Perilaku penjual dan pembeli

➤tabel perbedaan Ilmu ekonomi Mikro dan Ilmu ekonomi makro


Perspektif
Ekonomi Mikro
Ekonomi Makro


Tujuan analisis
Fokus ditujukan kepada analisis tentang cara mengalokasikan sumberdaya untuk mencapai kombinasi yang tepat

Fokus ditujukan kepada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara agregat


Unit analisi
Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Misal permintaan dan penawaran , perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar , penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan.

Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Misal pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi


Harga
Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja)
Harga adalah nilai dari komoditas secara keseluruhan.






Senin, 16 April 2018

5 NEGARA TERKAYA DI DUNIA

Urutan negara terkaya dan termiskin di tentukan berdasarkan indikator dan peringkat GDP atau pendapatan nasional bruto perkapita yang di hasilkan suatu negara setiap tahunya. Data tersebut bisa di dapatkan dari the wordl Bank

The World Bank (Bank Dunia) adalah suatu lembaga keuangan internasioal yang memberikan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal dan memantau perkembangan keuangan secara global dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan pengoperasiannya difokuskan untuk peningkatan perekonomian, pendidikan, dan perkembangan industri.

 Bank dunia  menyajikan data baik periode tahunan maupun satu dekade. Data ini  membantu banyak negara dalam meminimalisasi dan mengontrol perkembangan perekonomian negara tersebut. sehingga bisa menghasilkan informasi yang merujuk kepada daftar negara terkaya di dunia.
inilah data Pada akhir tahun 2017,Bank dunia merilis daftar negara terkaya yang dilihat dari jumlah Pendapatan nasional bruto per kapita pada tahun 2016.

Berikut adalah beberapa negara terkaya di dunia pada tahun 2017 berdasarkan the wordl Bank

1. Luxemburg
Luxembourg merupakan beberapa negara terkecil di Eropa. Dia berada pada peringkat ke-167 dalam ukurannya dibandingkan negara-negara lainnya. Negara ini luasnya sekitar 2.586 km².
Ekonomi yang stabil, berpendapatan tinggi mencirikan pertumbuhan yang moderat, inflasi rendah, dan tingkat pengangguran yang rendah pula. Sektor industri, yang hingga belakangan ini didominasi oleh baja, kini semakin beranekaragam dan mencakup pula kimia, karet, dan produk-produk lainnya.
Dengan Pendapatan Domestik Bruto per capita sebesar US$110.664,8 atau setara dengan Rp 1.438.642.400 (nilai tukar rupiah Rp 14.000 per US$). Artinya setiap penduduknya diasumsikan memiliki pendapatan diatas satu milyar rupiah setiap tahunnya.

2. Norwegia
Norwegia adalah sebuah negara Nordik di Semenanjung Skandinavia bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia .
Norwegia memiliki cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, makanan laut, air segar yang luas. Norwegia juga penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dengan GDP Percapita sebesar US$102.832 atau setara dengan Rp 1.336.816.000 per tahunnya menjadikan norwegia negara terkaya kedua di dunia


3. Qatar
Qatar merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Sebelah selatan perbatasan negeri ini adalah Arab Saudi dan sisanya dibatasi Teluk Persia.
Perekonomian Qatar mengalami transformasi di era 1940-an, pasca penemuan cadangan minyak bumi yang cukup besar di negara tersebut. Sejak saat itu hingga sekarang, pemasukan utama Qatar berasal dari ekspor minyak dan gas alam. Adapun cadangan minyak bumi di Qatar diperkirakan mencapai 15 miliar barel (2,4 km³).
 GDP Percapita sebesar US$ 93,714.1 atau sebesar Rp 1.218.283.300, yang menempatkannya diurutan ke tiga setelah Luksemburg dan Norwegia.

4. Makau
Makau merupakan sebuah wilayah di pesisir selatan Republik Rakyat Tiongkok setelah penandatanganan perjanjian antara Portugal dengan Tiongkok pada 20 Desember 1999. Bersama dengan Hong Kong, Makau adalah suatu wilayah dengan status sebagai Daerah Administratif Khusus yang berlaku hingga 20 Desember tahun 2049.
Ekonomi Makau merupakan salah satu ekonomi paling terbuka di dunia semenjak penyerahan Makau kepada Tiongkok pada tahun 1999. Ekspor, perjudian, dan pariwisata merupakan industri utama di Makau. Karena tidak banyak tanah yang dapat digarap dan tidak banyak sumber daya alam yang dapat dieksploitasi, Makau harus mengimpor makanan, air, dan energi dari Tiongkok daratan.
GDP Percapita sebesar US$ 91.376 yang menempatkan Macau pada urutan keempat

5. Swiss
Swiss terletak di antara garis lintang 45 ° dan 48 ° N, dan bujur 5 ° dan 11 ° E. Ini berisi tiga bidang topografi dasar: Alpen Swiss di selatan, Swiss Plateau atau Central Plateau, dan pegunungan Jura di sebelah barat. Alpen merupakan pegunungan tinggi berjalan di pusat-selatan negara itu, yang terdiri dari sekitar 60% dari total luas negara itu. Mayoritas penduduk Swiss tinggal di Swiss Plateau.
Luas wilayah Swiss 41.285 km2 dengan total penduduk 8,279,700 pada 30 Juni 2015 dan GDP Percapita sebesar US$ 84.748 menempatkan swiss pada urutan kelima

Sumber :
https://www.vebma.com/news/inilah-5-negara-terkaya-di-dunia-tahun-2017

Minggu, 15 April 2018

5 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

Di dunia ini selalu terdapat dua kutub yang berbeda, salah satunya soal kekayaan.
Banyak negara yang cukup kaya sehingga rakyatnya hidup berkecukupan dan makmur.
Namun, tak sedikit negara-negara yang masuk katagori miskin yang masih berjuang untuk mengangkat taraf hidup rakyatnya.
Penyebab utama kemiskinan sebuah negara biasanya adalah perang berkepanjangan ditambah ketidakstabilan politik dan pemimpin yang otoriter.

Berikut daftar 5 negara paling miskin di dunia saat ini yang kebetulan semuanya berada di benua Afrika.
1. Somalia
Somalia yang terletak di kawasan Tanduk Afrika ini di zaman purba pernah menjadi pusat perdagangan yang cukup penting.
Bahkan, kala itu beberapa kerajaan di Somalia misalnya Kekaisaran Ajuran, Kesultanan Adal, Kesultanan Warsangali, dan Kesultanan Geledi pernah mendominasi perdagangan regional.
Pada abad ke-19, Inggris dan Italia menduduki kawasan pesisir negeri ini dan mulai menjadikan Somalia koloni mereka.
Kekuasaan Italia berakhir pada 1941 dan setelahnya Somalia sepenuhnya menjadi jajahan Inggris.
Pada 1960, dua wilayah protektorat yaitu Somaliland Inggris dan Somaliland Italia sepakat bersatu dan membentuk negara Somalia.
Pada 1969, Dewan Revolusioner Tertinggi di bawah kepemimpinan Mohamed Siad Barre merebut kekuasaan dan mendirikan Republik Demokratik Somalia.
Pemerintahan Siad Barre runtuh pada 1991 dan memicu perang saudara dengan berbagai faksi bersenjata bersaing berebut kekuasaan.
Dengan kekuasan pemerintah yang amat lemah bahkan bisa dikatakan vakum, Somalia menjadi sebuah negara gagal.
Meski perlahan Somalia mulai berbenah dan pemerintah nasional yang didukung Barat mulai terbentuk, kemiskinan akibat perang berkepanjangan belum beranjak dari negeri ini.
Somalia kini memiliki penduduk sekitar 14 juta jiwa dengan pendapatan perkapita hanya 400 dolar AS. Dengan fakta ini maka Somalia merupakan negara paling miskin di dunia.

2. Republik Afrika Tengah (CAR)
CAR merupakan negara tanpa pantai bekas jajahan Perancis memiliki luas wilayah 620.000 kilometer persegi dengan penduduk sekitar 4,6 juta jiwa.
Negeri ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun, tetapi perbatasannya saat ini murni dibuat oleh Perancis yang menjajah sejak akhir abad ke-19.
Setelah merdeka dari Perancis pada 1960, CAR berulang kali dipimpin para pemimpin autokratik, bahkan pernah mencoba untuk menjadi kerajaan meski akhirnya gagal.
Pada 1993 pemilihan umum multi-partai pertama digelar di negeri itu yang mengantar Ange-Felix Patasse sebagai presiden.
Namun, pada 2003, Patasse digulingkan Jenderal Francois Bozize lewat sebuah kudeta yang memicu perang saudara pada 2004.
Meski kesepakatan damai diteken pada 2007 dan 2011 perang antar-faksi bersenjata kembali pecah pada Desember 2012 yang bermuara pada pembersihan etnis dan pemeluk agama minoritas.
Negeri ini sebenarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, emas, berlian, kobalt, kayu, dan tenaga air.
Namun karena perang terus menerus potensi alam yang melimpah itu tak tertangani sehingga membuat CAR menjadi salah satu negara paling miskin di dunia.
Pada 2015, menurut Indeks Pembangunan Manusia (HDI), CAR merupakan negara dengan level pembangunan manusia terendah dari 188 negara di dunia.
Alhasil, negeri ini begitu miskin dengan pendapat per kapita rakyatnya hanya sebesar 684 dolar AS setahun.

3. Burundi
Burundi adalah negara kecil di kawasan Danau Besar Afrika yang berbatasan dengan Rwanda, Tanzania, dan Republik Demokratik Kongo.
Selama lebih dari 200 tahun, Burundi adalah sebuah kerajaan merdeka hingga Jerman menduduki negeri mungil itu pada awal abad ke-20.
Saat Jerman kalah pada Perang Dunia I, Burundi kemudian diserahkan kepada Belgia hingga merdeka pada 1962.
Setelah merdeka, Burundi tetap menjadi kerajaan tetapi serangkaian pembunuhan, kudeta, dan instabilitas regional mengubah Burundi menjadi republik dengan satu partai politik pada 1966.
Pada 1970-an lalu kemudian pada 1990-an terjadi perang saudara dan pembersihan etnis yang mengakibatkan negeri itu terlalu sibuk memikirkan pembangunan ekonomi.
Akibatnya rakyat Burundi hanya memperoleh pendapatan per kapita 800 dolar AS setahun. Selain itu, Burundi juga dinobatkan sebagai negara paling tidak bahagia kedua pada 2017.

4. Republik Demokratik Kongo (RDK)
Satu lagi negeri Afrika Tengah bekas jajahan Perancis yang masuk dalam katagori negara termiskin di dunia.
Negeri ini memiliki wilayah terluas kedua di Afrika dan merupakan negara terbesar ke-11 di dunia.
Dengan populasi lebih dari 78 juta jiwa, RDK menjadi negara terpadat keempat di Afrika dan ke-17 di dunia.
Sejak 90.000 tahun lalu manusia sudah menghuni wilayah DRK. Berbagai kerajaan besar pernah berdiri seperti Kongo, Luba, dan Lunda.
Hingga pada 1885 sebagai hasil Konferensi Berlin, Kongo menjadi properti pribadi Raja Leopold II dari Belgia.
Raja Leopold kemudian memaksa rakyat Kongo menanam dan memproduksi karet. Akibatnya dalam rentang waktu 1885-1908 jutaan rakyat Kongo tewas akibat kelaparan dan eksploitasi.
Pada 1908, pemerintah Belgia mengambil alih pengelolaan Kongo dan mengubah namanya menjadi Kongo Belgia.
Kongo Belgia kemudian merdeka pada 30 Juni 1960 dan menyebut dirinya Republik Kongo dengan Patrice Lumumba menjadi PM Pertama dan Joseph Kasa-Vubu menjadi presiden pertama.
Tak butuh waktu lama, krisi politik kemudian muncul di negeri yang baru itu ketika Provinsi Katanga yang dipimpin Moise Tshombe dan Kasai Selatan mencoba memisahkan diri.
Lumumba kemudian dipecat dari jabatannya setelah meminta bantuan Uni Soviet untuk menangani krisis di Kongo.
Lalu dengan bantuan AS dan Belgia, pasukan yang loyal kepada Jenderal Joseph-Desire Mobutu menangkap Lumumba sekaligus melakukan kudeta.
Lumumba sendiri  diserahkan kepada pasukan Katanga pada 17 Januari 1961, dan kemudian dieksekusi pasukan Katanga yang dipimpin Belgia.
Pada 1965, Joseph-Desire Mobutu yang kemudian dikenal dengan nama Mobutu Sese Seko melakukan kudeta kedua . Pada 1971 dia mengubah nama negeri itu menjadi Zaire dan dijalankan sebagai negara satu partai.
Meski otoriter, pemerintahan Mobutu mendapat dukungan AS karena menentang Uni Soviet selama Perang Dingin.
Pada 1990-an, kekuasan Mobutu mulai melemah. Ketidaksukaan suku Tutsi Kongo memicu invasi Rwanda pada 1996 yang mengakibatkan pecahnya Perang Kongo Pertama yang mengakhiri kekuasaan 32 tahun Mobutu Sese Seko.
Pada 17 Mei 1997, Laurent-Desire Kabila, pemimpin milisi Tutsi dari Provinsi Kivu Selatan menjadi presiden dan mengubah nama negeri itu menjadi Republik Demokratik Kongo.
Pada 1998-2003 Perang Kongo II pecah dan melibatkan setidaknya sembilan negara Afrika dan sekitar 20 faksi bersenjata. Perang ini mengakibatkan 5,4 juta orang tewas.
Dua perang ini menghancurkan perekonomian RDK. Pada 2001 Presiden Laurent Kabila tewas dibunuh pengawalnya sendiri. Delapan hari kemudian putranya Joseph Kabila berkuasa.
Meski kaya akan sumber daya alam, perang dan ketidakstabilan politik serta buruknya infrastruktur membuat perekonomian RDK macet.
Alhasil rakyat negeri ini hanya memiliki pendapatan per kapita 800 dolar AS membuat negeri ini menjadi salah satu yang termiskin di dunia.

5. Liberia
Meski memiliki bendera mirip Amerika Serikat, nasib Liberia tak sama dengan AS terutama dalam urusan kekayaan.
Negeri di Afrika Barat ini memiliki luas wilayah 111.369 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa.
Liberia berawal dari sebuah permukiman Masyarakat Kolonisasi Amerika (ACS), yang meyakini warga kulit hitam memiliki peluang hidup lebih baik di Afrika ketimbang di Amerika Serikat.
Negeri ini menyatakan kemerdekaannya pada 26 Juli 1847 dan Inggris menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Liberia.
Amerika Serikat malah tidak mengakui kemerdekaan Liberia hingga pecahnya Perang Saudara Amerika pada 5 Februari 1862.
Dengan fakta ini, Liberia menjadi negara Afrika pertama yang memproklamasikan kemerdekaan dan menjadi republik pertama sekaligus tertua di Afrika.
Namun, ketegangan politik berujung kudeta militer pada 1980 yang menggulingkan kekuasaan Presiden William R Tolbert.
Setelah tergulingnya Tolbert, selama lima tahun militer berkuasa yang kemudian dilanjutkan kekuasaan sipil lalu disusul dua perang saudara Liberia.
Akibat kedua perang itu sebanyak 250.000 orang atau 8 persen dari populasi Liberia, tewas. Dampak lainnya adalah perekonomian Liberia menyusut hingga 90 persen.
Kesepakatan damai yang diteken pada 2003 berujung pada pemilu demokratis pada 2005 yang menghantarkan Ellen Jonhson Sirleaf menjadi presiden.
Perlahan perekonomian Liberia mulai merangkak tetapi 85 persen warga negeri itu masih hidup dalam kemiskinan dengan pendapatan hanya 880 dolar AS per tahun.

Sumber:
https://internasional.kompas.com/read/2017/10/19/15202461/lima-negara-ini-merupakan-yang-paling-miskin-di-dunia?page%3Dall&hl=en-ID

Sabtu, 14 April 2018

PENDAPATAN PERKAPITA INDONESIA TAHUN 2017

PENDAPATAN PER KAPITA INDONESIA

Pendapatan per kapita tidak bisa dilihat dari sebuah kemakmuran negara melalui besar kecilnya GDP atau GNP. Hal itu dikarenakan GDP atau GNP tidak bisa menunjukkan berapa jumlah penduduk yang harus dihidupi dari GDP atau GNP tersebut.

GNP tinggi yang dimiliki suatu negara bukan suatu ukuran bahwa negara tersebut telah makmur. Mengapa? Karena bisa saja jumlah penduduk yang harus dihidupi dari GNP tersebut juga sangat tinggi.
GNP yang tinggi juga bukan merupakan sebuah faktor untuk mengukur kemakmuran dari negara tersebut misalnya saja Indonesia pada tahun 1999 lebih tinggi dari Malaysia yaitu 130.600 juta dolar, namun Malaysia ternyata lebih makmur karena hanya menghidupi 22 juta penduduk dibandingkan Indonesia yang mencapai 204 juta penduduk.

Pengertian Pendapatan Per Kapita
Pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara pada periode tertentu misalnya dalam satu tahun. Untuk menghitungnya bisa melihat rumus di bawah ini

GDP per kapita =          GDP tahun x : Jumlah penduduk tahun x

GNP per kapita =          GNP tahun x : Jumlah penduduk tahun x                                        
                                       


1. Gross Domestic Product
GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto) adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku atau sektor ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

Rumus menghitung GDP:

GDP = C + I + G + (X-M)

Keterangan :
GDP : Gross Domestic Product
C : Konsumsi rumah tangga
I : Investasi
S : Tabungan
G : Pengeluaran pemerintah
X : Total Ekspor
M : Total Impor


2. Gross National Product
GNP (Gross National Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku atau sektor ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu. Cara memperoleh nilai GNP ini sangat berbeda dengan GDP, jika GDP dibatasi oleh wilayah, maka GNP dibatasi oleh kewarganegaraan, karena konsep yang dipergunakannya adalah konsep kewarnegaraan, artinya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku ekonomi yang berkewarganegaraan Indonesia saja.

Ilustrasi perhitungannya adalah ;

Pengeluaran dari sektor rumah tangga (untuk konsumsi) xxx
Pengeluaran dari sektor swasta (untuk investasi) xxx
Pengeluaran Pemerintah (Government expenditure) xxx
Sektor luar negeri/ekspor netto ( ekspor-impor) (xxx)      +
Pendapatan nasional (GNP)                                       xxx

Menurut data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia (rilis 05 februari 2018) GDP Indonesia tahun 2017 sebesar Rp 13.588,8 triliun, sedangkan info Pendapatan perkapita dari Menteri Ekonomi adalah sebesar Rp  47,96 juta/tahun, dengan info tersebut diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 283,336 juta jiwa.

Dengan rincian sebagai berikut :
Konsumsi rumah tangga(C)   : Rp 5.379,5 triliun
Investasi (I) : Rp 692,8 triliun
Pengeluaran pemerintah (G) : Rp 2.080,5 triliun
Total ekspor (X) : 14,79 miliar dolar AS = Rp 204.102 triliun
Total Impor (M) (perkiraan) : Rp 198.666 triliun

Berapa pendapatan perkapita Indonesia?

GDP = C+I+G+(X – M)
= Rp 5.379,5 T + Rp 692,8 T + Rp 2.080,5 T + (Rp 204.102 T – Rp 198.666 T)
= Rp 8.152,8 T + Rp 5.436 T
= Rp 13.588,8 T

PENDAPATAN PERKAPITA  =   GDP : Jumlah Penduduk
= Rp 13.588,8 T :  283,336 Juta jiwa
= Rp 47,96juta/tahun
= Rp 3,99 juta/bulan

Jumat, 13 April 2018

Ciri-ciri NEGARA KOLAPS

Ciri-ciri Negara Bangkrut dan terancam bubar:

1. Angka kemiskinan meningkat
2. Angka pengangguran meningkat
3. Defisit APBN
4. Suku bunga tinggi
5. Angka pertumbuhan penduduk menurun
6. Inflasi meningkat
7. Ekspor menurun

PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA

Pendapatan Nasional merupakan salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka/nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku atau sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Fungsi Pendapatan Nasional untuk indikator ekonomi
1. Menentukan laju tingkat perkembangan atau pertumbuhan perekonomian suatu negara.
2. Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya.
3. Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya.

Konsep untuk menghitung Pendapatan Nasional, yakni:
A. Konsep kewarnegaraan
B. Konsep kewilayahan

Metode untuk menghitung pendapatan nasional bisa dilakukan melalui 3 pendekatan, yakni:
1. Pendekatan Produksi
GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto) adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku atau sektor ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu. Menurut data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 05 Februari 2018  “PDB Indonesia mencapai Rp 13.588,8 triliun”
Rumus menghitung GDP:

GDP = C+I+G+(X-M)

Keterangan :
GDP : Gross Domestic Product
C : Konsumsi rumah tangga
I : Investasi
S : Tabungan
G : Pengeluaran pemerintah
X : Total Ekspor
M : Total Impor


2. Pendekatan Pengeluaran
GNP (Gross National Product) atau PNB (Produk Nasional Bruto) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku atau sektor ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu. Cara memperoleh nilai GNP ini sangat berbeda dengan GDP, jika GDP dibatasi oleh wilayah, maka GNP dibatasi oleh kewarnegaraan, karena konsep yang dipergunakannya adalah konsep kewarnegaraan, artinya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku ekonomi yang berkewarnegaraan Indonesia saja
Rumus menghitung GNP:

GNP = C+I+G+(X-M)

Keterangan :
GNP : Gross National Product
C : Konsumsi rumah tangga
I : Investasi
S : Tabungan
G : Pengeluaran pemerintah
X : Total Ekspor
M : Total Impor

3. Pendekatan Pendapatan
NI (National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya di dapat dengan cara menjumlahkan semua hasil atau pendapatan yang diperoleh semua pelaku atau sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Nilai NI inilah yang tampaknya oleh kalangan akademis dinotasikan dengan Y.

Ilustrasi Perhitungan adalah :
Pendapatan dari sektor rumah tangga berupa gaji atau upah xxx
Pendapatan dari sektor swasta laba xxx
Pendapatan pemerintah xxx
Pendapatan sektor luar negeri, devisa misalnya xxx        +
Pendapatan Nasional (NI) xxx

# Secara Prinsip ketiga jenis pendapatan nasional tersebut dapat menghasilkan nilai sama, tentu saja dengan sedikit penyesuaian, yaitu :
Agar pendapatan nasional (GNP) nilainya sama dengan GDP, maka GNP tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan “Pendapatan netto luar negeri dari faktor produksi”. Yang dimaksud dengan pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi adalah selisih antara penerimaan sumber daya Indonesia yang bekerja di negara lain dengan pengeluaran negara Indonesia untuk orang asing yang bekerja di Indonesia. Dan bila dilihat dari neraca jasa Indonesia, masih menunjukkan nilai yang negatif (defisit). Hal ini perlu dilakukan mengingat dasar perhitungan kedua jenis pendapatan nasional tersebut dengan pendekatan dan konsep perhitungan yang berbeda (kewarnegaraan dan kewilayahan). Dengan demikian jika dituliskan dalam bentuk formula adalah :
> GDP = GNP – pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi
> GDP = GNP – ( penerimaan faktor produksi WNI di luar negeri – penerimaan faktor produksi WNA di Indonesia)

Sedangkan untuk menyesuaikan kedua jenis pendapatan nasional tersebut dengan NI diperlukan formula sebagai berikut ;
> NI = GNP – Depresiasi –Tx tak langsung, dimana GNP – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NNP (Net National Product) atau produksi nasional bersih.
> NI = GDP –Depresiasi – Tx tak langsung, dimana GDP – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NDP (Net Domestic Product) atau produksi domestik bersih.

Sumber :
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab4-struktur_produksi_distribusi_pendapatan_dan_kemiskinan.pdf
http://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/pendapatan-nasional-2/


Senin, 09 April 2018

EKONOMI MAKRO DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

            Ekonomi makro Indonesia adalah sistem yang melakukan analisa mengenai segala bentuk perubahan kondisi ekonomi Indonesia untuk mencapai hasil yang terbaik. Bentuk perubahan yang dimaksud adalh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan kestabilan harga, serta tercapai atau tidaknya keseimbangan neraca yang dilakukan secara berkesinambungan.
            Ekonomi Indonesia termasuk kategori Small Open Economy yang berarti kondisi ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh perekonomian yang terjadi di negara-negara maju serta beberapa negara yang termasuk tujuan ekspor. Itu artinya Indonesia punya tantangan tersendiri untuk menyeimbangkan pasar keuangan internasional dengan pasar keuangan nasional

Dalam ekonomi makro Indonesia ada tiga variabel yang memiliki cakupan lebih luas dalam perekomomian Indonesia.
Tiga Variabel dalam Ekonomi Makro Indonesia :                                                                          
 1. Nilai Tukar Rupiah                                                                                                                      
 2. Tingkat Suku Bunga                                                                                                                      
 3. Inflasi

Konsumsi privat, pengeluaran pemerintah, impor dan ekspor, serta investasi adalah dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut di dalam permintaan agregat.  Semakin membaik atau tidaknya permintaan agregat itu tergantung semakin baik atau tidaknya varibel di atas. Dan supaya perekonomian Indonesia dapat berkembang sesuai keinginan masyarakat dan pemerintah maka harus mendapat penanganan yang seimbang. Hal ini dikarenakan selain permintaan agregat ada juga penawaran agregat yang meliputi pasar tenaga kerja dan teknologi atau yang kita kenal dengan IPTEK.
Seperti informasi yang  mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018, menurut APBN diperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,4% yang berarti mengalami peningkatan 0,2 persen lebih tinggi dari pada tahun 2017 yang hanya sebesar 5,2 % setelah terjadi perombakan. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2%. Serta Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5%.

Mengenai  kerangka asumsi makro ekonomi Indonesia yang diakui pemerintah selama ini selalu mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun internal dalam penetapannya.
Faktor eksternal yang akan mempengaruhi ekonomi makro Indonesia yaitu :
1. Harga minyak mentah internasional relatif stabil                                                                           2. Perekonomian global diperkirakan akan tumbuh pada level yang
3. Proses pemulihan terhadap perekonomian global.

Faktor internal yang akan mempengaruhi ekonomi makro Indonesia yaitu :
1. Hutang terhadap PBB yang terus mengalami penurunan.                                                      
2. Optimalisasi terhadap anggaran belanja negara.                                                                      
3. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur.                                                                
4. Fiscal Sustainability tetap terdukung dengan terkendalinya konsolidasi fiskal.                  
5. Terkendalinya penerapan target inflasi.

Jika dilihat dari sisi makro, nilai tukar mata uang juga merupakan salah satu variabel penting bagi kondisi ekonomi Indonesia. Sesuai dengan data dari BI (Bank Indonesia) tahun 2018 pada bulan maret sesuai JISDOR rupiah melemah menjadi 13.793 per dolar AS dari sebelumnya13.707 per dolas AS. Hal ini karena pengaruh global, terutama spekulasi pasar mengenai kenaikan suku bunga oleh The Fed dalam FOMC bulan April. Jadi bukan karena faktor domestik. Namun kondisi fundamental Indonesia justru menunjukkan tren perbaikan. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan inflasi lebih terkendali. Bukan berarti kalau FED menaikkan suku bunga Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. FED itu naik 5 kali sementara BI bisa menurunkan 5 kali. Hal ini bisa dilakukan karena inflasi bisa terjaga tetap rendah antara 3 sampai 3,6%, defisit dari ekspor impor dari barang jasa terjaga di bawah 2% PDB.
Sebenarnya, nilai tukar rupiah masih memiliki kemungkinan untuk lebih menguat lagi dan lebih stabil lagi karena kondisi makro ekonomi di dalam negeri saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi global. Di lain pihak kenaikan mata uang di Asia memperlihatkan dukungan juga terhadap pergerakan mata uang di dalam negeri. Dan pemerintah juga terus berusaha untuk mencegah anjloknya nilai rupiah agar stabilitas kondisi ekonomi Indonesia tidak terganggu. Selain itu juga pemerintah bertujuan untuk menekan tingkat inflasi.
Terjadinya inflasi disebabkan karena meningkatnya harga barang secara umum dalam waktu yang berlangsung terus-menerus. Hal ini juga disebabkan beberapa faktor yang berkaitan dengan mekanisme pasar, yaitu :
1. Meningkatnya daya konsumsi masyarakat.
2. Terhambatnya pendistribusian barang.
3. Spekulasi yang memicu konsumi karena berlebihnya likuiditas di pasar.

Selain beberapa penjelasan di atas mengenai ekonomi makro Indonesia, sebenarnya ada satu masalah lagi yang juga menjadi masalah utama ekonomi di Indonesia, yaitu jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar. Menurut data terakhir dari Badan Statistik Nasional bulan Maret tahun 2017  angka kemiskinan sebesar 27,77 juta orang (10,64%) , dan mengalami penurunan pada bulan september 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12%. Semoga hal ini bisa menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk  lebih menekan angka kemiskinan di Indonesia yang juga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan kita semua.

Sumber :
http://www.kemenkeu.go.id
http://www.bps.go.id
http://m.detik.com

Selasa, 03 April 2018

16 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

16 Paket Kebijakan Presiden Joko Widodo


➤ Paket Kebijakan Jilid I
  1. Mendorong daya saing industri nasional melalui derigulasi debirokratisasi , serta penegakan hukum dan kepastian usaha
  2. Mempercepat proyek strategis nasioanal dengan menghilangkan berbagai hambatan , sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional
  3. Meningkatkan investasi di sektor properti


➤ Paket Kebijakan Jilid II
  • Derigulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah investasi , baik PMDN maupun PMA, seperti kemudahan layanan investasi 3 jam , tax allowance dan tax holiday lebih cepat , pembebasan ppn untuk alat transportasi, insentif fasilitasi di kawasan  pusat logistik berikat, insentif pengurangan pajak bunga deposito , perampingan izin sektor kehutanan.



 ➤  Paket Kebijakan Jilid III
  1. Penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas
  2. Perluasan penerima KUR
  3. Penyederhanaan izin pertahanan untuk kegiatan penanaman modal


➤ Paket Kebijakan Jilid IV
  • Mengatur mengenai penetapan formulasi penetapan UMP yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja


➤ Paket Kebijakan Jilid V
  1. Revaluasi asset untuk perusahaan BUMN serta individu
  2. Menghilangkan pajak berganda untuk REIT


➤ Paket Kebijakan Jilid VI
  1. Insentif untuk kawasan ekonomi khusus ( KEK )
  2. Pengalokasian sumber daya air
  3. Penyederhanaan izin impor bahan baku obat dan makanan oleh BPOM


➤ Paket Kebijakan Jilid VII
  1. Kemudahan mendapat izin investasi
  2. Keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya
  3. Kemudahan mendapatkan sertifikasi tanah


➤ Paket Kebijakan Jilid VIII
  1. One map policy
  2. Mempercepat pembangunan kilang minyak untuk meningkatkan produksi kilang minyak
  3. Pemeliharaan insentif bagi jasa pemeliharaan pesawat

➤ Paket Kebijakan Jilid IX 
  1. Mengatur soal percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik
  2. Stabilisasi harga daging
  3. Peningkatan sektor logistik desa-kota


➤ Paket Kebijakan Jilid X
  1. Kemudahan dalam memulai usaha
  2. Kemudahan pendirian bangunan
  3. Kemudahan pendaftaran property
  4. Kemudahan pembayaran pajak
  5. Kemudahan akses perkreditan
  6. Kemudahan penegakan kontrak dengan mengatur penyelesaian gugatan sederhana
  7. Kemudahan penyambungan listrrik
  8. Kemudahan perdagangan lintas negara
  9. Kemudahan penyelesaian permasalahan kepailitan
  10. Perlindungan terhadap investor minoritas 



➤ Paket Kebijakan Jilid XI
  1. Pengaturan soal KUR yang diorientasikan ekspor dan dana investasi real estate
  2. Prosedur waktu sandar dan dana inap barang di pelabuhan ( Dwelling time) 
  3. Pengembangan industry farmasi serta alat kesehatan


➤ Paket Kebijakan Jilid XII
  • Pertumbuhan UKM dengan memberikan kemudahan memulai usaha.


➤ Paket Kebijakan Jilid XIII
  • Mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau. Caranya dengan menyederhanakan sekaligus mengurangi regulasi dan biaya pengembangan untuk membangun rumah.


➤ Paket Kebijakan Jilid XIV 
  1. Peta jalan (Road Map) perdagangan berbasis elektronik ( e-commerce) road map ini diterbitkan guna mencapai  tujuan sebagai negara digital ekonomi terbesar diasia tenggara di 2020
  2. Ada  8 aspek pengaturan mengenai road map e-commerce meliputi pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan siber, dan pembentukan manajemen pelaksana



➤ Paket Kebijakan Jilid XV
  1. Peningkatan peran dan skala bagi angkutan dan asuransi nasional, dalam mengangkut barang ekspor impor, serta usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri
  2. Meningkatkan kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional melalui upaya: pengurangan  biaya operasioanal jasa transportasi, menghilangkan persyaratan perizinan angkutan  barang , meringankan biaya investasi usaha pelabuhan, standarisasi dokumen arus barang dalam negeri , pengembangan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu, mekanisme pengembalian biaya peti kemas
  3. Penguatan kelembagaan dan kewarganegaraan Indonesia Nasional Single Window (INSW) , Kebijakan yang diambil antara lain: Pemberian fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh indonesia, Pengawasan kegiatan ekpor impor yang berpotensi sebagai illegal trading, Membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time , Pengembangan INSW sebagai kompetensi authority dalam integrasi ASEAN  single window dan pengamanan FTA



 Paket Kebijakan Jilid XVI
  • TAHAP PERTAMA
  1. Pembentukan satuan tugas ( SATGAS )  untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha (end to end) 
  2. Penerapan perizinan checklist pada KEK, FTZ, Kawasan industri , dan Kawasan pariwisata
  3. Penerapan perizinan dengan penggunaan data sharing
  • TAHAP KEDUA
  1. Reformasi peraturan perizinan berusaha
  2. Penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi (single submission)